Ratusan Mahasiswa Konawe Kembali Melakukan Unjuk Rasa di Kantor Kemendagri, Minta PJ Bupati Konawe Segera di Copot
Redaksi
TRIBUNUTARA.COM : JAKARTA –
Dinilai tidak netral dalam menjalankan roda Pemerintahan di Kabupaten Konawe Pejabat (Pj) Bupati Harmin Ramba kembali menjadi sorotan ratusan Mahasiswa Konawe.
Buntut aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta,Kamis (9/11) karena Harmin Ramba membuat program bagi-bagi sembako dan baju kaos yang bertuliskan #HR2024 sehingga menimbulkan opini kepada masyarakat bahwa dirinya diduga akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
Melalui programnya itu, Mahasiswa menilai Harmin tidak Netral dalam menjalankan tugasnya sebagai PJ Bupati Konawe. Sehingga terjadi unjuk rasa di kantor Bupati,Jumat tanggal (3/11) tidak puas aksi di Kantor Bupati Konawe Massa Aksi kembali menggelar aksi di Kantor Kemendagri,Kamis (9/11).
Penanggung jawab aksi Agus Salim dalam orasinya didepan kantor Kemendagri menegaskan siapapun yang menjadi PJ bupati konawe akan di didukung asalkan benar – benar menjalankan roda pemerintahan salah satunya menyukseskan Pemilu tanpa terlibat politik praktis.
Menurut Agus Salim fakta yang terjadi Dengan PJ bupati konawe , Harmin Ramba saat ini melenceng dengan apa yang disampaikan presiden Jokowi saat memanggil dan mengarahkan seluruh PJ Gubernur, Walikota dan Bupati agar netral dan tidak miring- miring .
“Yang terjadi saat ini PJ bupati konawe Harmin Ramba melaksanakan kerja- kerja politik dengan cara bagi-bagi baju kaos bergambarkan fotonya sendiri , bagi- bagi beras dan lainnya,” jelas Agus Salim.
Sementara itu, Koordinator aksi Irfan menyebut PJ Bupati Konawe Harmin Ramba yang masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN) diduga menjadi salah satu ketua organisasi sosial Lukman Abunawas Centre ( LA – Centre) yang diduga berapiliasi pada salah satu partai besar di Indonesia.
”Ini kan jelas pelanggarannya meski organisasi yang dipimpinnya itu berkamuflase dengan kerja- kerja sosial akan tetapi masyarakat Sulawesi tenggara tau organisasi itu tujuannya kemana,” terangnya.
Ditempat terpisah Plh Kapuspen Kemendagri, Yuda Ramli mengatakan berdasarkan data-data yang di sampaikan massa aksi,pihaknya segera melakukan proses sebelum masa evaluasi 3 bulanan seluruh PJ pada bulan Desember mendatang.
”Jadi sebelum masa evaluasi bulanan para PJ gunernur, walikota dan bupati . Maka laporan yang ini akan kami lanjutkan ke bapak Mendagri untuk di proses lebih lanjut,”ungkapnya.