Harapan Masyarakat Konawe Utara dengan Pergantian Direksi PT. Antam

WANGGUDU, TRIBUNUTARA.COM – Perombakan Direksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (23/12/2021) memutuskan mengangkat Nico Kanter sebagai Direktur Utama menggantikan Dana Amin yang telah menjabat sejak 19 Desember 2019.

Sosok Nico Kanter sendiri tak asing dengan dunia pertambangan dan hilirisasi pertambangan (Smelter), terutama nikel. Saat ini beliau juga menjabat Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sejak 29 April 2021 yang sebelumnya telah menduduki Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk Selama sembilan tahun seperti dikutip dari CNN Indonesia pada Kamis ( 23/12/2021).

Harapan baru pun muncul dengan pergantian Dirut PT Antam bagi rakyat Konawe Utara. Pergantian ini dianggap angin segar hilirisasi pertambangan (smelter) di Bumi Oheo tersebut.

“Kami sangat yakin beliau dapat mewujudkan harapan rakyat yang selama ini dinantikan dan diimpikan,” kata Iqbal selalu Ketua Koalisi Rakyat untuk Keadilan dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini.

Sementara itu, Agus Darmawan selaku Ketua Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan Sultra mengatakan, perjalanan PT Antam sebelumnya hanya sebatas janji manis belaka. Menurutnya, bahkan terindikasi PT Antam jauh dari kesan perusahaan milik negara.

Ia menilai, terlihat jelas di mata rakyat Konawe Utara PT Antam memanfaatkan sengketa tumpang tindih untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan nasib rakyat yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya lagi, PT Antam tak kunjung memberikan solusi atas tumpang tindih lahan tambang dengan 11 Izin usaha pertambangan lainnya.

Di tempat terpisah, Muh. Irwan selaku Ketua Lingkar Mahasiwa Tambang mengingatkan, ketika menilik kembali ke belakang, PT Antam di hadapan masyarakat Konawe Utara berjanji mendirikan pabrik smelter di Konawe Utara. Itu ditandai dengan peletakan batu pertama pendirian pabrik dan pembebasan lahan di tahun 2009.

“Alhasil yang terjadi bukan pabrik yang berdiri, tetapi kasus korupsi atas pembebasan lahan tersebut yang menyeret salah seorang anak daerah Konawe Utara,” kenang Irwan.

Ketua LSM Lindung, Habil Jasmin mengatakan, peristiwa tersebut pun ditandai dengan adanya proses sidik dan lidik Mabes Polri di 11 izin usaha pertambangan yang sedang bersengketa dengan PT Antam.

Ia mengatakan, PT Antam diduga kuat telah memberikan perintah kerja kepada PT Lau Agung Mining (LAM) dan PT Trimega Pasific Indonesia untuk melakukan penambangan yang tidak ramah lingkungan.

“Mengakibatkan adanya aktivitas pengangkutan dan penjualan ore nikel dari lahan sengketa dan sebagai barang bukti proses sidik dan lidik Mabes Polri dan turut menggerogoti kawasan hutan di lahan 11 IUP tersebut,” kata Habil Jasmin.

Para aktivis pertambangan Konawe Utara ini berharap, sejarah serupa tidak terjadi lagi dengan pergantian Dirut PT Antam saat ini.

“Kami sebagai generasi muda Konawe Utara berharap penuh kepada Direktur Utama PT Antam yang baru agar dapat mewujudkan janji-janji perusahaan kepada masyarakat Konawe Utara,” kata Habil Jasmin.

“Tentang hirilisasi tambang dalam bentuk pembangunan smelter, terciptanya iklim investasi yang baik dengan melibatkan pengusaha lokal di negeri ini, serta terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.